KENDAL – Bupati Kendal Dico M. Ganinduto tidak menggunakan kewenangannya untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa terkait penjaringan dan penyaringan perangkat desa di Kendal tahun 2021.

Sampai saat ini, bupati tidak atau belum mengeluarkan keputusan (SK) terkait fasilitasi penjaringan dan penyaringan perangkat Desa, atau oleh masyarakat umum disebut : seleksi perangkat Desa.

Padahal ketentuan kewenangan itu sudah diatur dalam Pasal 20, PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KENDAL

Termaktub dalam Pasal 20 :

  1. Balon perangkat desa yang telah ditetapkan wajib mengikuti penyaringan yang dilaksanakan dengan seleksi.
  2. Balon perangkat desa yang tidak mengikuti seleksi, tetap dinyatakan sebagai peserta seleksi calon perangkat desa dan tidak membatalkan seluruh tahapan pengangkatan perangkat desa.
  3. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan.
  4. Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lembaga assesment yang berkompeten.
  5. Penunjukkan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat difasilitasi oleh Bupati.
  6. Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (5), Bupati dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau menunjuk Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perangkat desa.

Bersamaan dengan keadaan bupati yang tidak mengambil  sikap atau kebijakan tersebut; terjadi sejumlah kejanggalan di beberapa kecamatan, seperti :

  • Nama-nama yang menempati rangking satu CAT yang dilaksanakan Kamis (17/6), ternyata sama dengan yang sudah beredar di masyarakat dua minggu sebelumnya.
  • Untuk beberapa formasi jabatan yang menduduki rangking satu adalah keluarga dari kepala Desa tertentu. Informasi yang beredar di media sosial, ada seorang kepala Desa yang 5 anggota keluarganya memperoleh rangking satu tes CAT yang tersebar di sejumlah Desa.

Terkait keadaan tersebut sebenarnya bupati punya kewenangan untuk mengeluarkan keputusan (SK), sebagaimana ketentuan Pasal 20 Perbup No. 51 Tahun 2027. Bupati tidak harus menutup mata, karena itu menyangkut tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dan kepentingan masyarakat Kendal.

Sebagaimana diketahui pada tahun 2017, Bupati Kendal melalui kewenangannya mengeluarkan Keputusan Tentang Tahapan Seleksi Perangkat Desa di Kendal tahun 2017 yang harus dipedomani Kades dalam seleksi perangkat Desa. Selain itu bupati juga membentuk tim untuk mengawal pelaksanaan tahapan tersebut.

Untuk tahun 2021 ini, bupati Kendal tidak mengeluarkan keputusan atas kewenangan yang dimilikinya. Ia tutup mata. (Editorial)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *