SUMEDANG – Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir menaikkan besaran tunjangan kedudukan BPD menjadi paling sedikit Rp. 750 ribu setiap bulan untuk ketua BPD, Rp. 600 ribu untuk sekretaris BPD dan Rp. 500 ribu untuk anggota lainnya.

Kebijakan tersebut langsung berlaku pada tahun anggaran 2021.

“Besaran tunjangan kedudukan BPD tersebut adalah minimal. Jadi untuk ketua bisa lebih dari Rp. 750 ribu”, ungkap Heryawan salah satu Kasi di kecamatan Sumedang. Tunjangan tersebut besarannya dua puluh lima porsen dari penghasilan tetap kepala Desa yang ditetapkan Rp. 3 juta/bulan.

Ketentuan tersebut dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 148 Tahun 2020 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Besaran Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2021.

Ketentuan besaran tunjangan kedudukan BPD paling sedikit atau minimal Rp. 750 ribu/bulan tersebut merubah ketentuan sebelumnya dalam Perbup Sumedang Nomor 119 Tahun 2019, yaitu paling banyak Rp. 700 ribu/bulan untuk ketua BPD.

“Karenanya, dengan Perbup baru ini tunjangan BPD bisa lebih dari Rp. 750 ribu/bulan. Bisa Rp. 1 juta/bulan bahkan lebih”, terang Mahfudin dari lembaga analis keuangan Daerah Sumedang.

Dengan kecenderungan ADD selalu bertambah setiap tahunnya, penghasilan tetap, tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa serta tunjangan BPD akan selalu dilakukan perubahan.

Selain tunjangan kedudukan BPD, dalam Perbup juga ditetapkan besaran tunjangan staf adminustrasi BPD Rp. 400 ribu/bulan. (HR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *