MINAHASA – || Praktek yang dilakukan pengelola BUMDES di Desa Sea terkesan membagi-bagi uang tidak tepat sasaran. Padahal tujuan dari terbentuknya BUMDES adalah untuk membantu perekonomian masyarakat didesa tanpa ada diskriminasi sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Desa dan PDTT No 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Sesuai Pasal 23 Ayat 1.

Pengakuan Ketua Pengelola BUMDES, Ramlan Antolonga saat di kunjungi oleh awak media bersama tokoh masyarakat,  dan Ketua AMPERA,  menerangkan bahwa total dana BUMDES di Desa Sea senilai 105 juta rupiah. Dana tersebut di “pinjamkan bersyarat” kepada aparat Pemerintah dan BPD. Sedangkan untuk masyarakat belum dipinjamkan dengan alasan, dana tidak mencukupi dan takut masyarakat tidak mengembalikannya. (21/01/2021)

“Untuk pengelolaan Dana BUMDES, saya berinisiatif pinjamkan bersyarat ke aparatur pemerintah dan BPD. Bahkan ketua BPD pinjam dari BUMDES senilai 8 juta rupiah. Sedangkan untuk ke masyarakat saya belum pinjamkan karena kemungkinan dana tidak mencukupi”, kata Ramlan.

Ramlan Juga menekankan bahwa bukannya tidak percaya lagi kepada masyarakat, sebab saya pernah meminjamkan Dana BUMDES kepada dua (2) orang masyarakat dan sampai saat ini belum ada penyelesaian. Karena itu pengelolaan dana saya kelola di aparatur pemerintah dan BPD bersyarat. Apabila tidak ada pengembalian akan saya potong di gaji mereka, dan untuk data-data penerima BUMDES ada di saya tapi saya tidak akan berikan”.

“Bukan hanya itu, kami pengelola pernah kebobolan Rp.20 Juta yang di gunakan oleh bendahara sebelumnya, tanpa ijin dari saya dan sampai saat ini belum terselesaikan”, lanjut Ramlan.

Sementara itu Raymod Pesik menilai pengelolaan BUMDES selain tidak transparan, juga sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada masyarakat.

“Bumdes hanya memberikan layanan kepada aparat pemerintah dan BPD, padahal yang bersangkutan tidak memiliki usaha. Sedangkan para pelaku usaha micro tidak mendapat bantuan dari dana tersebut”, kata Raymond.

Raymond mengaku kesal dan menduga ada penyelewengan terhadap pengelolaan Dana Bumdes. Pasalnya, tidak ada transparansi antara Pengelola BUMDES dengan Masyarakat, sebab masih ada juga laporan pertanggungjawaban anggara yang masih belum diberikan

“Saya sudah minta data penerima Bumdes dan laporan pertanggungjawaban kepada pengelola tetapi tidak diberikan dengan alasan yang tidak jelas. Padahal jelas-jelas kami melaksanakan perintah yang sesuai dengan Undang-Undang untuk mengetahui dan mengawal kinerja pemerintah apalagi ini menyangkut anggaran yang bukan sedikit”, tutup Raymond.

(Editor: Septian Samalang)

Artikel ini sudah ditayangkan di Kompaq.id

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *