SEMARANG – Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN-PPDI), mengusulkan supaya tanah bengkok dikembalikan sebagai tanah jabatan yang melekat sebagai gaji kepala Desa dan perangkat Desa.

Usulan itu disampaikan sekretaris umum DPN- PPDI, Budi Kristianto dalam acara Uji Sahih RUU Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang diadakan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) di kantor perwakilan DPD-RI Jateng di Kota Semarang, Senin (14/6).

Secara umum, DPN-PPDI menyambut baik adanya agenda perubahan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut. Ia mendorong adanya langkah-langkah penyempurnaan dan penguatan sistem pemerintahan desa.

Ia mengusulkan; “Pengelolaan tanah bengkok (red: kembali) melekat pada jabatan perangkat desa, karena itu menjadi bagian dari hak asal-usul desa dan pengakuan pada perangkat desa,” pinta Budi.

Selanjutnya, ia berharap perubahan UU Desa nantinya akan memberikan kepastian status kepegawaian (ASN?) dan masa jabatan bagi perangkat desa. Perubahan UU Desa dapat menjadi amanat anggaran APBN 20 % bagi desa.

Sebagaimana ketentuan yang berlaku; konstruksi hukum tanah bengkok dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa adalah sebagai berikut :

“Tanah bengkok statusnya sebagai aset Desa, masuk kelompok Tanah Kas Desa (TKD); hasil pengelolaannya diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa (RKDes) menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes); dan penggunaanya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)”.

PADes hasil pengelolaan tanah bengkok penggunaannya secara umum untuk kegiatan di semua bidang, dan dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa.

Ketentuan dasar tersebut diatur dalam penjelasan Pasal 72 ayat (1) huruf a UU Desa dan Pasal 91 & 92 PP No 43/2014 junto PP No 45/2015 junto PP No 11/2019.

Aturan di atas secara implisit menegaskan tanah bengkok bukan lagi sebagai tanah jabatan (apanage) yang melekat pada aparatur pemerintah Desa. Dicabut dari pengelolaan Kades dan Perangkat Desa, beralih ke Pemerintah Desa (Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa).

Selain usulan status tanah bengkok dari DPN-PPDI,  terdapat hal-hal baru yang diusulkan dalam draf RUU perubahan kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Setidaknya ada 5 poin penting revisi kedua UU Desa, salah satunya adalah usulan pembentukan hakim perdamaian desa.

Hakim perdamaian desa merupakan lembaga mediasi desa yang menjadi penengah jika ada masalah-masalah di tingkat desa. Sehingga masalah yang terjadi di tingkat desa bisa terselesaikan tanpa harus ke ke kepolisian atau pengadilan.

Wakil Ketua Komite I DPD RI Abdul Kholik mengatakan usulan tentang hakim perdamaian desa merupakan sesuatu yang baru di undang-undang. Harapanya, ada penyelesaian masalah melalui mekanisme pendekatan dari tokoh-tokoh masyarakat di desa.

Jadi kalau ada masalah, tak harus selalu berurusan dengan kepolisian dan pengadilan. Yang ujung-ujungnya proses lebih lama dan memakan waktu. Selain itu hal jika diselesaikan secara hukum dan pasti ada pihak yang menang dan kalah cenderung merusak keharmonisan masyarakat desa.

Kalau dengan mediasi hakim perdamaian desa diharapkan tetap ada keharmonisan,” kata Abdul Kholik.

Selain Abdul Kholik, hadir tiga narasumber lain dalam uji sahih tersebut. Yakni Kepala Dispermasdes Dukcapil Jateng, Sugeng Riyanto, akademisi Undip Dr Kushandajani MA dan akademisi UKSW Salatiga Dr Umbu Rauta. Hadir pula anggota Komite I DPD RI.

Selanjutnya, Abdul Kholik mengatakan setidaknya ada lima hal lain yang menjadi semangat dalam revisi UU Desa tersebut.
Pertama adalah memiliki misi penguatan kembali kewenangan desa karena selama ini timbul berbagai persoalan.

Kedua, keinginan penguatan digitalisasi desasalah satunya masuknya internet ke desadengan lebih masif. Hal itu menjadi bagian peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan desa termasuk soal dana.

Ketiga, mendorong perlindungan kepala desadan perangkat desa perihal persoalan hukum. DPD RI mendorong penyelesaian persoalan berbasis pada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan tidak harus selalu masuk ke ranah pidana.

“Karena di sana ada aspek administrasi, jadi tak harus ditarik ke pidana. Sehingga kades memiliki keleluasaan dalam mengelola namun tetap harus taat asas,” katanya.

Selanjutnya, perihal penguatan desa maka harus ada integrasi antara dana dari APBN, Pemprov dan kabupaten. Sehingga anggaran itu bisa dioptimalkan untuk pengembangan desa.

Kelima adalah dorongan pemilihan kepala desa dengan kearifan lokal setempat. Jika itu tidak bisa maka penyelenggaraan Pilkades didorong dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Sehingga akan lebih akuntabel hasilnya.

Akademisi UKSW Salatiga Dr Umbu Rauta mengatakan ada hal-hal yang menarik dalam draf tersebut. Seperti soal kewenangan, masa jabatan perangkat desa, hingga hakim perdamaian desa.

Ia menyebut keberadaan hakim perdamaian desa itu bagus sebagai bentuk upaya penyelesaian persoalan dengan berbasis pada desa.

Tapi harus hati-hati soal unsurnya siapa saja, perangkat desa, kades atau tokoh desa. Apakah hakim itu juga ex-officio dengan jabatan kepala desa? Padahal bisa jadi ada tokoh desa lain yang berpengaruh dan dihormati.

“Perlu kekuatan yang mengikat soal hasil yang diputuskan hakim perdamaian desa. Jangan sampai selesai diputuskan namun tetap ke ranah hukum,’’ kata Umbu. (FRH)

One thought on “Revisi UU Desa, DPN-PPDI Usulkan Tanah Bengkok Dikembalikan Jadi Tanah Jabatan Melekat; Tidak Masuk PADes!”
  1. My name’s Eric and I just found your site berita-desa.com.

    It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective.

    Talk With Web Visitor – CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com for a live demo now.

    Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It signals you the moment they let you know they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re literally looking over your site.

    And once you’ve captured their phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation… and if they don’t take you up on your offer then, you can follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship.

    CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business.

    The difference between contacting someone within 5 minutes versus a half-hour means you could be converting up to 100X more leads today!

    Eric
    PS: Studies show that 70% of a site’s visitors disappear and are gone forever after just a moment. Don’t keep losing them.
    Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
    You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting.
    CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to try Talk With Web Visitor now.

    If you’d like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitors.com/unsubscribe.aspx?d=berita-desa.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *