JAKARTA – Gaji atau Penghasilan Tetap (Siltap) kepala Desa dan kepala Desa akan mengikuti kenaikan gaji PNS?

Berdasar ketentuan yang termaktub dalam PP Nomor 11 Tahun 2019, pengasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dihitung berdasarkan paling sedikit setara gaji pokok PNS Golongan 2-A. Karena itu ketika gaji pokok PNS naik, maka gaji kepala Desa dan perangkat Desa juga naik.

Saat ini, pemerintah sedang merumuskan formula baru gaji PNS sesuai UU ASN. Di mana akan terjadi penyederhanaan gaji pokok, sehingga gaj pokok PNS nantinya akan lebih besar dari yang berlaku saat ini.

Gaji PNS sedang disusun ulang komponen-komponen perhitungannya. Proses perumusan kebijakan ini merujuk pada amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan dalam UU tersebut formula gaji PNS akan ditentukan berdasarkan jabatan. Mulai dari beban kerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaan.

“Kalau sekarang kan berdasarkan pangkat atau golongan ruang dan masa kerja,” kata Paryono, Jumat (11/6/2021).

Sementara untuk tunjangan akan disederhanakan menjadi hanya tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Tunjangan lainnya seperti tunjangan keluarga hingga tunjangan jabatan akan dimasukkan ke dalam perhitungan gaji PNS.

“Rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS, sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Tunjangan lainnya masuk dalam komponen gaji,” jelas Paryono.

Nah dengan kebijakan baru ini maka ada kemungkinan gaji PNS akan naik, jumlahnya pun akan lebih tinggi dari saat ini. Hal itu terjadi karena semakin tinggi nilai jabatan, maka akan semakin tinggi pula penghasilan yang didapat.

“Kalau berbasis jabatan, kalau dia pindah, gajinya bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung grade jabatan setelah dilakukan evaluasi jabatan. Semakin besar nilai jabatan, semakin besar gaji,” kata Paryono.

Meski begitu, Paryono menyebut belum tentu formula perhitungan gaji PNS yang baru ini akan berlaku tahun depan. Semuanya tergantung kondisi keuangan negara yang saat ini masih fokus penanganan pandemi COVID-19.

“Seluruh kebijakan penetapan gaji PNS tersebut tentu berkaitan erat dengan kondisi keuangan negara, sehingga dibutuhkan upaya ekstra hati-hati dan didukung dengan hasil analisis dan simulasi yang mendalam dan komprehensif. Agar nantinya tidak memberikan dampak negatif, baik terhadap kesejahteraan PNS maupun kondisi keuangan negara,” tandas Paryono.

Gaji PNS saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019. Besaran gaji pokok PNS golongan 2A berdasar peraturan tersebut, saat ini sebesar Rp. 2.022.00,-00/bulan. Dengan formula baru nantinya gaji pokok PNS golongan 2A diperkirakan bisa mencapai Rp. 3 juta/bulan.

Dengan adanna gaji pokok PNS yang baru nanti, penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa juga dilakukan penyesuaian.  (BHK).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *