SITUBONDO – Hasil pengelolaan tanah kas desa dari bekas tanah bengkok dapat digunakan untuk insentif guru ngaji dan kegiatan lainnya, tidak hanya untuk tambahan tunjangan aparatur pemerintah Desa. Penggunaannya untuk semua bidang: penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta keadaan luar biasa, darurat dan mendesak desa.

Keberadaan tanah bengkok sebagai aset desa menjadi sumber pendapatan Asli Desa ditegaskan secara khusus dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu pada Penjelasan Pasal 71 ayat (2) huruf a.

Menindaklanjuti UU Desa, pemerintah pada tanggal 13 Mei 2014 mengeluarkan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pada Bab VI tentang Keuangan dan Kekayaan Desa diatur.

Pasal 91 :

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 92 :

Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa.

Jadi, berdasar ketentuan Pasal 91 dan 92 ini semua pendapatan Desa harus diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa, termasuk pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan bekas tanah bengkok.

Masih dalam Bab yang sama pada Pasal 100 diatur ketentuan perhitungan belanja dalam APBDes.

Pasal 100 :

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

a). paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

b). paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:

  • 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
  • 2. operasional Pemerintah Desa;
  • 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
  • 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Ketentuan Pasal 100 PP 43/2014 ini dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah. Untuk desa yang pendapatan asli Desa dari hasil pengelolaan tanah bengkok jumlah nominalnya besar, akan kesulitan mengalokasikan belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa, dengan standar paling sedikit sama dengan sebelum ada UU Desa.

Penerapan Pasal 100 huruf b ini; untuk desa yang PADes dari hasil pengelolaan tanah kas desa dari bekas tanah bengkok besar, seperti desa-desa di Jawa; mengakibatkan penghasilan kepala Desa dan perangkat Desa menurun drastis dibandingkan dengan sebelum ada UU Desa, karena dibatasi ketentuan belanja paling banyak 30% dalam APBDes.

Sebuah contoh; pada waktu itu banyak desa di Jawa yang pendapatan asli desa dari hasil pengelolaan tanah kas desa termasuk tanah bengkok mencapai Rp. 1,5 miliar setiap tahun. Sementara pendapatan transfer dan pendapatan desa lainnya kurang dari Rp. 1 miliar. Karena terikat ketentuan belanja paling banyak 30% dalam APBDes, desa kesulitan mengalokasikan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa dengan standar paling sedikit sama dengan sebelum berlaku UU Desa.

Merespon permasalahan tersebut, pemerintah pada tanggal 30 Juni 2015 mengeluarkan PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 43 Tahun 2014. PP ini merubah sejumlah pasal dalam PP No. 43 Tahun 2014.

Pasal 100 diubah dengan membagi ke dalam 4 ayat :

(1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:)

a) . paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

b). paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk

  • 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
  • 2. operasional pemerintahan Desa;
  • 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
  • 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

(2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.

(3) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Melalui ketentuan Pasal 100 ayat (2) PP No. 47/2015, belanja Desa yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok, dikeluarkan dari (tidak masuk) perhitungan belanja: paling banyak 30%, paling sedikit 70%.

Dengan perubahan perhitungan belanja tersebut, pemerintah Desa tidak kesulitan mengalokasikan anggaran untuk belanja penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain kepala Desa dan perangkat Desa, sehingga keseluruhan penerimaan tidak lebih kecil dari sebelum berlaku UU Desa. Belanja dimaksud dirumuskan dalam bentuk tambahan tunjangan (Pasal 100 ayat 3).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (3), “Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.

(Penggunaan untuk tambahan tunjangan tersebut hukumnya: dapat, bukan harus atau wajib. Diberikan dalam bentuk uang, bukan hak kelola garapan tanah bengkok).

Berdasar ketentuan Pasal 100 ayat (2) dan (3) PP No. 47 Tahun 2015 ini dengan jelas diatur bahwa belanja yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok tidak masuk perhitungan belanja: paling banyak 30%, paling sedikit 70% dalam APBDes. (Catat: tidak masuk perhitungan belanja, bukan tidak masuk belanja.)

Jadi, pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok tetap masuk dalam APBDes, dibelanjakan pada bidang, kegiatan, sub-kegiatan dan jenis kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan Desa. Tetapi belanja untuk kegiatan tersebut tidak masuk perhitungan belanja: paling banyak 30%, paling sedikit 70%.

Misalkan, kalau dialokasikan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa, maka masuk dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan. Ketentuan Pasal 100 ayat (3) mengatur penggunaan hasil pengelolaan tanah bengkok untuk tambahan tunjangan itu hukumnya: dapat, bukan wajib atau harus.

Kalau hasil pengelolaan tanah bengkok itu digunakan untuk insentif guru ngaji, maka masuk bidang pembangunan sub bidang pendidikan. Kalau digunakan untuk operasional Badan Permusyawaratan Desa, maka masuk bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dan seterusnya.

Jadi, selain untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa, dapat juga digunakan untuk kegiatan pada bidang lainnya.

Pasal 100 ini diubah kembali dengan PP No. 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 43 Tahun 2014. Operasional Pemerintahan Desa dan insentif untuk rukun tetangga dan rukun warga dikeluarkan dari perhitungan belanja Desa paling banyak 30%. Dengan demikian, paling banyak 30% perhitungan belanja dalam APBDes cuma untuk :

(1). penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa.
(2). Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan ketentuan baru ini dalam PP No. 11/2019, maka besaran tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa bisa ditingkatkan, paling sedikit 30% dari penghasilan tetap kepala Desa. Upaya ini sedang dirumuskan Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri.

Berikut salah satu contoh pengaturan di kabupaten Situbondo mengenai penggunaan hasil pengelolaan tanah kas Desa, termasuk di dalamnya bekas tanah bengkok.

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Kepala Desa menetapkan tunjangan tambahan penghasilan dengan ketentuan :

a. Sekretaris Desa 70% (tujuh puluh per seratus) dari Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa per bulan;
b. Perangkat Desa 50% (lima puluh per seratus) dari Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa per bulan;
c. Staf Desa 30% (tiga puluh per seratus) dari Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa per bulan.

Tambahan penghasilan bagi Kepala Desa bersumber dari :

1) Tanah Kas Desa dengan ketentuan :

a. Hasil pengelolaan Tanah Kas Desa yang berjumlah sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat digunakan 100 % (seratus persen);

b. Hasil pengelolaan Tanah Kas Desa yang berjumlah lebih dari Rp.100.00.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan antara Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari hasil TKD;

c. Tanah Kas Desa yang berjumlah lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari hasil Tanah Kas Desa;

2) PADesa yang berasal dari pendapatan lainnya digunakan 50% untuk tambahan tunjangan penghasilan.

Melalui Peraturan Bupati Situbondo tersebut ditetapkan penggunaan hasil pengelolaan tanah kas Desa, termasuk di dalamnya bekas tanah bengkok, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Hasil pengelolaan tanah kas Desa dengan jumlah sampai Rp. 100 juta dapat digunakan seluruhnya untuk tambahan tunjangan penghasilan kepala Desa dan perangkat Desa.

2. Hasil pengelolaan tanah kas Desa dengan jumlah antara Rp. 100 juta sampai Rp. 200 juta dapat digunakan untuk tambahan tunjangan paling sedikit Rp. 100 juta paling banyak 70% dari hasil pengelolaan tanah kas Desa.

3. Hasil pengelolaan tanah kas Desa dengan jumlah lebih Rp. 200 juta digunakan untuk tambahan tunjangan antara Rp. 150 juta sampai paling banyak 50% dari seluruh hasil pengelolaan tanah kas Desa.

Penggunaan selain untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa bisa di semua bidang dan kegiatan dalam APBDes, seperti : insentif guru ngaji, insentif rukun tetangga dan rukun warga, operasional Badan Permusyawaratan Desa dan sebagainya. (RA-1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *