HUMBAHAS- Ratusan Kepala Desa (Kades) bersama Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mengalami pahit, karena hingga memasuki triwulan kedua tahun 2021 belum gajian.

Kepada wartawan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP2A) Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas), Elson Sihotang membenarkan masalah tersebut.
“Ya mereka belum gajian,” kata Elson saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler, Kamis (15/4/2021).

Dikatakan Elson, sudah 3 bulan Kades, Perangkat Desa serta tunjangan kehormatan BPD belum dapat dicairkan. Biasanya pencairan itu diambil dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

Elson menjelaskan, itu dikarenakan Peraturan Bupati (Perbup) tentang ADD dan DD tahun anggaran 2021 belum ditandatangani oleh Dosmar Banjarnahor.

“Ini karena Perbup nya belum diselesaikan atau ditandatangani karena masih di Hukor,” jelas Elson.

Sementara jelasnya lagi, pihaknya sudah membuat rancangan isi dari Perbup itu untuk menjadi acuan pencairan ADD dan DD. “Kita sudah membuat rancangannya, selanjutnya ke Hukor baru pada Bupati,” ujarnya.

Disinggung apakah pihaknya sudah menanyakan kembali terkait rancangan Perbup itu ke Bagian Hukor Sekretariat Daerah, Elson mengaku bukan lagi urusan pihaknya.

“Bukan saya yang menanya kesitu. Gak ada hak menanyakannya, itu kita serahkan ke Hukor. Karena sudah sampai ke Bupati baru diekseminasi oleh Hukor,” ucapnya sembari menutup pembicaraan.

Sementara, Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Maradu Napitupulu menjelaskan, ada sebanyak Rp 176.101.397.300 diposkan dalam bentuk belanja transfer untuk ADD.

Dari dana itu, Maradu mengaku, langsung dikirim ke rekening masing-masing Desa. Ini setelah Dinas PMDP2A melengkapi aturan Perbub tentang besaran dan rincian masing-masing DD.

“Bisa saja kenapa belum gajian. Ini karena belum ditetapkan atau di Perbup kan. Bisa masih proses aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Tetapi realisasinya, coba tanyalah ke dinas terkait,” kata Maradu saat disambangi di kantornya.

Sebelumnya, sebanyak 153 orang Kades di 10 Kecamatan bersama perangkat hingga BPD belum gajian yang bersumber dari ADD dan DD.

Alasan masalah itu, dikarenakan anggaran tak dapat dicairkan lantaran Perbup belum dikeluarkan.

“Kawan-kawan Kades dan para Perangkat Desa sebenarnya sudah gelisah dengan situasi ini,” tutur salah seorang Kades yang enggan namanya disebutkan.

Dia menuturkan, jika Perbup juga belum keluar, sehingga mereka pun tidak dapat gajian. Bahkan, program pembangunan yang bersumber dari DD di Desa pun tak bisa dijalankan.

Sementara menurutnya, konsep Perbup berasal dari Dinas PMDP2A. “Mudah-mudahan lah ini didengar Bupati,” harapnya. (DS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *