SEMARANG – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah ( BPSDMD) Propinsi Jawa Tengah mengadakan Pelatihan Teknis Pengelolaan Pemerintahan Desa untuk kepala Desa. Pelatihan teknis meliputi materi wewenang, tugas pokok dan fungsi kepala Desa selaku penanggungjawab penyelenggara pemerintah Desa. Pelatihan teknis dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.

Pelatihan angkatan pertama ini diikuti oleh para Kepala Desa dari kabupaten Kendal yang dilantik tahun 2020, di antaranya dari Kecamatan Ngampel, Boja, Limbangan, Pageruyung, Patean, Brangsong dan Kaliwungu tersebut dilaksanakan dari tanggal 4 sampai dengan 9 April 2021.

Tujuan pelatihan yaitu dalam rangka meningkatkan pengetahuan guna memenuhi kebutuhan SDM aparatur desa dalam penyelenggaraan Pemerintah desa.

Hal itu disampaikan oleh Dispermades Propinsi Jawa tengah saat membuka acara Pelatihan tersebut.

Di hadapan para Kepala Desa, pejabat dari Dispermades Jateng menjabarkan tentang posisi desa sebagai bagian dari sistem pemerintah yang terkecil yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Karena itu, Desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Untuk mendukung lancarnya penyelenggaraan pemerintahan desa, diperlukan aparatur desa yang berkompeten di bidangnya.

“Oleh karena itu, sebagai salah satu lembaga Pemerintah yang berkewajiban untuk menyediakan aparatur berkualitas, BPSDMD Jateng mengadakan Pelatihan Teknis Pengelolaan Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa baru angkatan 1 tahun 2021,” kata narasumber.

Didik Hariawan Kades Bojonggede Kecamatan Ngampel, salah satu peserta, menginformasikan terkait keikut sertaanya sebagaimana diberitakan “harian7.com” mengatakan bahwa,

“pelatihan ini penting bagi para kepala desa baru, tidak hanya memperluas cakrawala tentang desa, tetapi juga bisa meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengatur pemerintah desa.”

“Dengan adanya pembekalan ini, kami semakin memahami, bagaimana cara mengelola management pemerintah desa, administrasi desa dan pelaporan Kades, penataan kewenangan kades, cara mengelola keuangan desa serta aset desa dan seterusnya,” terang Didik kepada harian7.com.

Di kabupaten Kendal sendiri, bupati telah mengeluarkan peraturan bupati tentang pengelolaan aset desa dan pengelolaan keuangan desa. Dua peraturan tersebut yaitu Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020.

Sebagaimana diketahui masyarakat umum, terkait aset desa tidak ada kepala desa yang melaksanakan peraturan bupati tersebut. Semua desa di Kendal tidak ada yang menidaklanjuti amanah peraturan Bupati, supaya pemanfaatan aset desa diatur dalam Peraturan Desa. Aset desa dimaksud termasuk bekas tanah bengkok.

Mengenai Pengeloaan Aset Desa dan Pengeloaan Keuangan Desa, Sugeng Titis Guritno, kepala Bidang Pemerintahan Desa Dispermasdes kabupaten Kendal, pada kegiatan audiensi dengan Paguyuban BPD Kendal (15/1/2021) menyampaikan, “Pengeloaan aset desa mengikuti ketentuan yang ada dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016. Hasil pemanfaatan tanah bengkok sebagai PADes masuk di APBDes, dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa. Dibayarkan setiap bulan dalam bentuk uang. Dapat itu bisa seluruhnya, bisa juga sebagian”.

Terkait berapa besaran penggunaan hasil sewa bekas tanah bengkok dalam APBDes untuk masing-masing bidang dan jenis kegiatan?

“Besaran prosentase-nya diatur di dalam Peraturan Desa”, terang Titis Guritno. Peraturan Desa sah setelah dibahas dan disepakati bersama BPD dan kepala Desa. (OD-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *