SUMENEP – Peran Badan Permusyawarahan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan Desa dinilai lemah. Bahkan, BPD terkesan hanya sebagai pelengkap pemerintahan karena tidak didukung dengan undang-undang untuk memperkuat fungsinya.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Sumenep M. Syukron Hamidi, Senin (14/6/2021). PABPDSI sendiri merupakan wadah organisasi bagi anggota BPD yang terstruktur dari pusat hingga daerah.

Di Sumenep PABPDSI baru terbentuk, bahkan menjadi yang pertama dibanding tiga Kabupaten lainnya di Madura. ”Penguatan kelembagaan BPD menjadi salah satu isu yang kedepan akan dikawal PABPDSI agar lembaga ini lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya di pemerintahan Desa,” ungkapnya.

Menurut dia, perubahan lembaga BPD dari perwakilan ke permusyawaratan Desa merupakan bentuk nyata sebuah kemorosotan sekaligus kebiri terhadap peran dan fungsinya. Praktiknya, BPD kurang bertaring dan tidak bernyali untuk melakukan control dan check and balances terhadap jalannya Pemerintahan dan Pembangunan di Desa.

”Bahkan, BPD terkesan hanya sebagai Badan Perlengkapan Desa, bukan perwakilan. Keberadaannya-pun sebatas pelengkap tanpa peran yang terukur,” ucap Ketua BPD Lenteng Barat ini.

Ia juga menegaskan, kedepan perlu payung hukum untuk memperkuat peran BPD sebagai perwakilan Desa, bukan Permusyawaratan. Apalagi, saat ini anggaran yang dikucurkan Pemerintah ke Pusat untuk Desa cukup besar, mencapai miliaran rupiah.

”Bagi kami ini juga sebuah kemunduran. Kita ingat dulu sewaktu desa tidak ada apa-apanya BPD adalah lembaga perwakilan, nah sekarang ada DD hingga miliaran justru menurun great-nya sebagai permusyawaratan. BPD wajib kembali jadi perwakilan,” pungkas salah satu ketua Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) Sumenep ini. (RH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *