SURABAYA – Dengan berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

  • Tanah bengkok statusnya sebagai aset Desa, masuk kelompok Tanah Kas Desa (TKD); hasil pengelolaannya diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa (RKDes) menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes); dan penggunaanya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Pendapatan Desa dari PADes hasil pengelolaan eks-tanah bengkok penggunaannya secara umum untuk kegiatan di semua bidang; dan dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa.

Besaran prosentase yang dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa ditetapkan dalam Musyawarah Desa, yang melibatkan BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat. Keputusan hasil Musyawarah Desa diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Berikut ini penjelasan ketua umum Forum Sekretaris Desa Seluruh Indonesia (FORSEKDESI), H. Nur Rozuki, SH mengenai latar belakang tanah-tanah yang menjadi kewenangan Pemerintahan Desa, yang saat ini menjadi sumber PADes.

Persoalan tanah di desa yang pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintahan Desa sering kali dan bahkan sampai sekarang masih banyak yang menjadi polemik di desa. Lalu tanah-tanah di desa itu macamnya apa saja?

Berikut contoh nama atau istilah tanah-tanah di wilayah desa dan menjadi kewenangan Pemerintahan desa dalam sejarah desa di Jawa yang dapat dikategorisasikan antara lain sebagai berikut :

  1. Tanah Pecaton atau tanah Ganjaran atau dengan sebutan tanah bengkok, yaitu tanah desa yang merupakan penghasilan bagi kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun;
  2. Tanah Titisoro, yaitu tanah desa yang hasilnya dimasukkan dalam kas desa dan digunakan antara lain untuk membantu masyarakat yang terkena musibah, terlantar, fakir miskin, mendirikan sekolah, tempat ibadah dan lain yang sejenis;
  3. Tanah Pangonan, yaitu tanah yang dikelola oleh desa dan dipergunakan untuk menggembalakan ternak warga desa yang bersangkutan dengan maksud agar ternaknya tidak merusak kebun milik orang lain atau berkeliaran di jalan;
  4. Tanah Sengkeran, yaitu tanah desa yang hasilnya dimasukkan dalam kas desa dan dipergunakan antara lain untuk bersih desa, perawatan punden (makam cikal bakal pendiri desa) dan untuk upacara ritual lainnya;
  5. Tanah Guron, yaitu tanah desa yang hasilnya dimsukkan dalam kas desa dandipergunakan sebagai penghasilan guru yang belum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Desa;
  6. Tanah Cawisan, yaitu tanah yang hasilnya dimasukkan dalam kas desa dan merupakan dana taktis kepala desa yang digunakan untuk keperluan yang bersifat insidentil;
  7. Tanah-tanah lain yang sejenis yang dikuasai dan merupakan kekayaan desa.

Harus dimengerti, bahwa dalam perkembangannya, tanah-tanah tersebut pengelolaannya sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya. Dimana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, tanah-tanah tersebut menjadi Aset Desa, masuk kelompok Tanah Kas Desa (TKD).

Hasil pengelolaannya harus dimasukkan ke Rekening Kas Desa dan dianggarkan dalam APBDes, untuk kemudian bisa digunakan membiayai semua jenis kegiatan pada bidang anggaran dalam APBDes.

Keterangan yang disampaikan H. Nur Rozuki SH di atas harus dipahami semua pemangku kepentingan di desa, meliputi BPD dan Pemerintah Desa selaku penyelenggara Pemerintahan Desa, serta unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu) dan masyarakat desa pada umumnya. (ARF).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *