BERITA-DESA.COM-MINAHASA UTARA||Pada tahun 2020 Desa Lansot mencapai skor IDM sebesar 0,6946 (berkembang) dan pada tahun 2021 tetap 0,6965 (berkembang) dengan pertumbuhan 0,27% sehingga dinilai kurang optimal dengan akselerasi lambat dan kinerja sedang. Target skor IDM 2022 sebesar 0.7073 (maju), sehingga diperlukan skor sebesar 0.0108.

Untuk mencapai target tersebut, maka rekomendasi dari hasil rumusan pokok pembangunan desa adalah sebagai berikut:

Pada variabel ketahanan sosial teridentifikasi serangkaian kebutuhan sebagai berikut: Jumlah Dokter Tidak ada sehingga perlu dilaksanakan kegiatan Pengadaan minimal 1 orang Dokter yang dapat dilaksanakan oleh DINKES Kabupaten. Jumlah tenaga kesehatan lainnya 1 orang sehingga perlu dilaksanakan kegiatan Penambahan Nakes minimal 4 orang yang dapat dilaksanakan oleh DINKES. Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,26 s.d 0,5 sehingga perlu dilaksanakan kegiatan Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% yang dapat dilaksanakan oleh DINKES Kabupaten dan BPJS. Jumlah PKBM atau Paket ABC Tidak ada sehingga perlu dilaksanakan kegiatan PKBM/Kejar Paket A B C yang dapat dilaksanakan oleh DISDIK Kabupaten. Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus Tidak ada sehingga perlu dilaksanakan kegiatan Pengadaan Tempat Kursus/Pelatihan yang dapat dilaksanakan oleh CSR, Swasta, Perorangan. Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tidak tersedia sehingga perlu dilaksanakan kegiatan Pembangunan PerpusDes/Taman Bacaan Mayarakat yang dapat dilaksanakan oleh Kemenperpus Arsip yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi, Dinas Perpustakaan Kabupaten, DD, CSR. Jumlah kelompok kegiatan olahraga antara 6 s.d 7 sehingga perlu dilaksanakan kegiatan Penambahan Minimal 2 Kelompok Olahraga yang dapat dilaksanakan oleh DISPORA Provinsi, DISPORA Kabupaten, Karang Taruna. Jumlah kegiatan olahraga 2 s.d 3 sehingga perlu dilaksanakan kegiatan Pembangunan Minimal 6 Lapangan Olahraga yang dapat dilaksanakan oleh Kemenpora/ Kemendes, DISPORA Provinsi, DISPORA Kabupaten, DD, CSR, Perorangan. Warga desa membuang sampah di Lubang atau di Bakar sehingga perlu dilaksanakan kegiatan Pembangunan TPS danTPA Sampah yang dapat dilaksanakan oleh DLH provinsi, DLH dan DKPP Kabupaten, DD, CSR. Sumber air minum berasal dari Kemasan, Mata Air sehingga perlu dilaksanakan kegiatan Pemasangan PDAM/Air Ledeng Tanpa Meteran yang dapat dilaksanakan oleh PAMSIMAS, PU, PU Kabupaten, DD, CSR, PDAM. Sumber air mandi dan cuci berasal dari Kemasan, Mata Air sehingga perlu dilaksanakan kegiatan Pemasangan PDAM/Air Ledeng Tanpa Meteran yang dapat dilaksanakan oleh PAMSIMAS, PU, PU Kabupaten, DD, CSR, PDAM.

Pada variabel ketahanan ekonomi teridentifikasi kebutuhan sebagai berikut: (Total KK/jumlah pasar(permanen)) = 0 sehingga perlu dilaksanakan kegiatan Pembangunan Pasar Permanen yang dapat dilaksanakan oleh Kemenperind, Kemendes, DISPERINDAKOP UKM Provinsi, DISPERINDAKOP UKM Kabupaten. Jumlah Kedai dan Penginapan = 1 sehingga perlu dilaksanakan kegiatan Pembangunan 1 Unit Penginapan yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten, DD, Perorangan, Swasta. Jumlah pos dan jasa logistik = 0 sehingga perlu dilaksanakan kegiatan Pembangunan Jasa Logistik dan Kantor Pos yang dapat dilaksanakan oleh BUMDES, Kantor Pos, Swasta. Jumlah bank dan BPR = 0 sehingga perlu dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Pembangunan Bank Pemerintah, Swasta &/ BPR yang dapat dilaksanakan oleh Perbankan. Jumlah fasilitas kredit = 0 sehingga perlu dilaksanakan kegiatan Penambahan 4 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya) yang dapat dilaksanakan oleh DISPERINDAKOP UKM Kabupaten, BUMDES/ Koperasi, Bank, Swasta. Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA = 1 sehingga perlu dilaksanakan kegiatan Pembangunan 1 unit Koperasi / BUMDES (Identifikasi yang tidak ada di desa) yang dapat dilaksanakan oleh DISPERINDAKOP UKM, Desa, CSR. Transportasi Umum ada tanpa trayek tetap sehingga perlu dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Transportasi Umum dengan Trayek Tetap yang dapat dilaksanakan oleh DISHUB Kabupaten.

Pada variabel Ketahanan Ekologi teridentifikasi kebutuhan sebagai berikut: Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 0 sehingga perlu dilaksanakan kegiatan Pembangunan/Pengadaan 3 Fasilitas Mitigasi Bencana Sesuai karakteristik wilayah (Kebutuhan sesuai hasil identifikasi kerawanan/potensi bencana) yang dapat dilaksanakan oleh BNPB, Kemendes, DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS Provinsi, DPBD, DINSOS Kabupaten, DD, dan CSR.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *