KENDAL – Pernyataan anggota dan sekaligus wakil ketua DPRD Kendal, Ainurrochim, saat menjadi pembicara di acara sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal mengenai bantuan hukum kepada masyarakat miskin di aula Kecamatam Pegandon, Selasa (08/06) mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak.

Dalam kegiatan yang diadakan Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal, ia menganggap kedudukan BPD bukan merupakan penyelenggara pemerintahan (desa), karena tidak berkantor. Selain itu upaya penarikan tanah bengkok, menurutnya tidak punya dasar hukum.

Sebagaimana aturan yang berlaku saat ini, kepala Desa dan perangkat Desa sudah tidak punya hak kelola garapan tanah bengkok. Tanah bengkok menjadi aset Desa (tanah kas Desa), yang pengelolaannya beralih ke pemerintah Desa, sebagai pendapatan Asli Desa (PADes).

Selang satu hari ia mengklarifikasi bahwa pernyataan itu untuk meluruskan informasi yang diterimanya bahwa BPD ingin minta bagian tanah bengkok. Baginya kalau BPD menginginkan (red: dapat tanah bengkok), ya harus ngantor.

Pernyataan yang tidak sesuai dengan UU Desa itu mendapat tanggapan dari sejumlah pihak, salah satunya ketua Paguyuban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kabupaten Kendal, H. Sugiarto SH., MH.

Ketua paguyuban BPD menyarankan : sebagai anggota DPRD, Ainurrochim untuk rajin belajar, mentelaah peraturan perundang-undangan, agar kalau membuat pernyataan tidak menjadi bahan olok-olokan masyarakat.

Giarto berujar; “Bagaimana produk hukum yang dihasilkan? Kalau kualitas dewannya kayak begitu. Makanya, kalau bimtek jangan tidur saja, itu pakai uang rakyat, ngisin-ngisini,”

Tanggapan berbeda justru datang dari salah satu perangkat desa Margomulyo kecamatan Pegandon, Subakir Ngatimin. Ia tampak membenarkan pernyataan Ainurròchim.

Sekalipun peraturan perundang-undangannya sudah ada; “bengkok kepala Desa dan perangkat Desa tidak gampang ditarik sebagai aset desa (tanah kas Desa), untuk dikelola oleh desa; selanjutnya dibayarkan sebagian kepada kepala Desa dan perangkat Desa sebagai tambahan tunjangan.”, Subakir menerangkan.

“Tetapi harus diingat, saat ini untuk bisa menikmati penghasilan tetap (gaji), kepala Desa dan perangkat Desa harus menunggu 4 bulan untuk gajian, terus selama 4 bulan mereka harus makan apa?,” tanya Subakir dengan tegas.

“Kami mengajak BPD untuk duduk bersama, kita baca secara cermat aturannya; kita bahas tentang kesejahteraan BPD, karena BPD mitra kerja kepala Desa dan perangkat Desa, tanpa harus mengotak atik bengkok kades maupun perangkat Desa. Insya Allah BPD sejahtera,” harapnya.

Terpisah, sekretaris paguyuban BPD kabupaten Kendal, Suardi, S.Sos., MAP., menjelaskan bahwa BPD tidak akan meminta bagian tanah bengkok, tetapi mendorong pelaksanaan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 dan Perbub Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Diterangkan, sejak Pemerintah telah menyediakan anggaran untuk gaji atau penghasilan tetap bagi kepala Desa dan perangkat Desa yang saat ini besaranya paling sedikit setara gaji pokok PNS Golongan 2A, eks tanah bengkok bukan lagi sebagai upah yang melekat pada jabatan; tetapi menjadi bagian dari tanah kas desa (TKD) yang pemanfaatannya melalui lelang dan hasilnya harus dimasukkan sebagai pendapatan asli desa dan dianggarkan dalam APBDes.

“Memang hasil sewanya bisa digunakan sebagai tambahan tunjangan penghasilan kepala Desa dan perangkat Desa, tapi besarannya harus ditetapkan dengan peraturan desa yang harus disetujui BPD,” terang Suardi.

“Selain itu penambahan tunjangan penghasilan kepada kepala Desa dan perangkat Desa itu berupa uang, bukan berupa tanah garapan,” imbuhnya.

Seperti yang sudah diberitakan oleh sejumlah media, Ainurochim telah mengklarifikasi atas pernyataanya yang cenderung menyudutkan anggota BPD itu. Pernyataan bahwa BPD ingin meminta bagian tanah bengkok itu untuk memperjelas aduan yang diterimanya.

“Pernyataan saya hanya bermaksud meluruskan saja atas informasi yang meresahkan, yang berkembang di luar, sehingga dengan pernyataan saya itu diharapkan keresahan kepala Desa dan perangkat Desa tidak semakin berkembang”, aku Ainurrochim.

Sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, saat ini tanah bengkok bukan lagi sebagai tanah jabatan melainkan menjadi sumber PADes dan dianggarkan di APBDes. Di mana pokok penggunaannya untuk kegiatan di semua bidang, dan dapat dianggarkan untuk tambahan tunjangan aparatur pemerintah Desa.

Ketentuan tersebut diikuti dengan pengaturan hak keuangan kepala Desa dan perangkat Desa (Pasal 66 UU Desa, Pasal 81 dan 82 PP 43 Tahun 2014).

Berikut kedudukan keuangan kepala Desa dan perangkat Desa di Kendal dengan berlakunya UU Desa :

  1. Gaji atau Penghasilan Tetap paling sedikit setara gaji pokok PNS golongan 2-A.
  2. Gaji ke-13, yang dibayarkan sebelum Lebaran.
  3. Tunjangan yang bersumber dari ADD, dianggarkan dari APBD Kendal.
  4. Jaminan Kesehatan.
  5. Jaminan Ketenagakerjaan; Jaminan Hari Tua dan Pensiun.
  6. Tambahan tunjangan yang bersumber dari hasil pemanfaatan tanah bengkok; diberikan dalam bentuk uang.
  7. Penerimaan lain yang sah, seperti kedudukannya sebagai pengelola keuangan Desa (PKPKD, PKA, TPK)

Tujuh komponen hak keuangan aparatur pemerintah Desa tersebut saat ini sudah diberikan seluruhnya.

Untuk komponen nomor 6 (enam) : tambahan tunjangan besarannya diatur dalam Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa. Peraturan Desa tersebut dibahas dan disepakati bersama BPD dan kepala Desa, berdasar keputusan dalam Musyawarah Desa.

Saat ini masyarakat masih menunggu ketegasan pemerintah Daerah kabupaten Kendal selaku pembina dan pengawas, agar ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Bupati Kendal dijalankan. (RAH).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *