BATANG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) kabupaten Batang melakukan rapat koordinasi menindaklanjuti tiga surat Menteri. Dua surat berupa instruksi dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tertanggal 7 dan 5  Februari, satu surat berupa edaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tertanggal 8 Februari.

Instruksi dari Kemendesa PDTT dan Kemendagri terkait pengggunaan Dana Desa tahun anggaran 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di Desa, sementara surat edaran dari Kemenkeu terkait penyesuaian penggunaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2021 untuk penanganan pandemi Covid-19.

Rapat koordinasi dilaksanakan di Aula Dispermasdes pada Kamis (11/2) mulai pukul 13.00 WIB. Rapat dihadiri pejabat dari Dispermasdes, Dinas Kesehatan, Camat se-kabupaten Batang, Paguyuban Kepala Desa Sang Pamomong dari seluruh kecamatan dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kabupaten dari Kementerian Desa PDTT.

Rapat dipimpin kepala Dispermasdes Dr. Agung Wisnu Barata, S.Sos, MM, dengan narasumber Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Ir. Radius Wahyu Broto, ST, Kasubid Pengelolaan Dana Pembangunan Desa Khoeron, SE dan Kasubid Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yanti Wahyuningsih, SH. MM.

Terkait tidak lanjut Surat Edaran DJPK Nomor SE-2/PK/2021, perihal pergeseran anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19, disepakati akan dimasukan di perubahan Perdes tentang APBDes setelah penyaluran Dana Desa Tahap I. Untuk saat ini pergeseran cukup dengan perubahan Penjabaran APBDes. Pemerintah Desa diperintahkan untuk segera mengajukan permohonan penyaluran DD Tahap 1, yang di antaranya untuk kegiatan pembagian BLT Dana Desa yang diberikan setiap bulannya ke keluarga penerima manfaat (KPM).

Ir. Radius Wahyu Broto, ST menyampaikan bahwa dengan adanya ketentuan Dana Desa minimal 8% untuk penanganan Covid-19, di luar BLT DD, maka beberapa anggaran kegiatan dalam APBDes harus dilakukan pergeseran. Saat ini rata-rata di APBDes anggaran untuk penanganan Covid-19 masih di bawah 8%.

Merujuk Instruksi Menteri Desa PDTT, pergeseran anggaran di APBDes dimaksud untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PPKM Skala Mikro di  Desa.

Dengan kegiatan anggaran yang dikelola, Pemerintah Desa diperintahkan antara lain untuk melakukan edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan Testing, Tracing, Treatment (3T) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah; membentuk dan memberdayakan Pos Jaga Desa, hingga menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa. Kegiatan tersebut dimonitoring dan dievaluasi secara rutin, serta dilaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah. (SA).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *