KENDAL – Paling lambat satu minggu sebelum Lebaran (6/5) gaji atau penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sudah dibayarkan. Saat ini, pemerintah desa sedang mengajukan dokumen permohonan penyaluran ADD untuk kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa.

Pengajuan, penyaluran dan pencairan ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa mulai tahun ini dipisahkan dengan peruntukan yang lainnya, seperti untuk tunjangan kedudukan anggota BPD dan insentif RT dan RW.

Perlakuan istimewa ini diwujudkan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 yang mengatur tentang gaji kepala Desa dan perangkat Desa. Beleid ini mengatur pengajuan, penyaluran dan pencairan penghasilan tetap aparatur pemerintah Desa yang terpisah dengan peruntukan belanja yang lain.

Saat ini gaji atau penghasilan tetap aparatur Desa sudah setara minimal dengan gaji pokok PNS golongan 2A. Penyetaraan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Secara keseluruhan, di kabupaten Kendal hak keuangan kepala Desa dan perangkat Desa sudah diberikan, meliputi :

1. Penghasilan tetap setara PNS golongan 2-A, ditambah Gaji ke-13.
2. Tunjangan yang bersumber dari ADD
3. Jaminan Kesehatan
4. Jaminan Ketenagakerjaan; jaminan hari tua, pensiun.
5. Tambahan tunjangan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok yang besarannya diatur dalam Peraturan Desa berdasar musyawarah Desa, untuk disepakati bersama BPD dan kepala Desa.
6. Penerimaan lain yang sah, seperti kedudukannya sebagai pengelola keuangan Desa (PKPKD, PKA, TPK)

Keenam komponen pendapatan aparatur pemerintah Desa itu sudah diberikan seluruhnya. Untuk poin nomor 5 (lima) saat ini pihak pemerintah Desa dan BPD serta masyarakat masih menunggu ketegasan pemerintah Daerah selaku pembina dan pengawas, supaya peraturan perundang-undangan dijalankan.

Berbeda dengan aparatur pemerintah Desa; tunjangan kedudukan BPD belum ada informasi kapan akan disalurkan dan dicairkan. Padahal kedudukannya sama dengan pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Keadaan saat ini, penetapan besaran tunjangan dan operasional BPD belum diatur dalam Peraturan Bupati, dan masih jauh dari ketentuan belanja 30 persen dalam APBDes. Sehingga besarannya masih di bawah 16% dari penghasilan tetap kepala Desa, yaitu Rp. 500 ribu untuk ketua, Rp. 400 ribu untuk sekretaris dan Rp. 350 ribu untuk anggota.

Oleh Pemkab, akumulasi kenaikan selama lima tahun besaran ADD dalam APBD Kendal selain digunakan untuk penyesuaian penghasilan tetap setara PNS, juga penambahan jenis belanja baru, yaitu gaji ke-13 dan jaminan ketenagakerjaan/pensiun.

Dalam lima tahun ke depan, pada tahun 2026 nanti, mengikuti kecenderungan akumulasi kenaikan ADD, tunjangan anggota BPD bisa naik ke besaran Rp. 1 juta/bulan untuk ketua BPD. Dengan syarat, ketentuan prosentase belanja dalam PP Nomor 11 Tahun 2019 dijalankan, yaitu 30% dimaksimalkan untuk :

1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa

2. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Juga tidak muncul tuntutan-tuntutan baru peningkatan kesejahteraan dari aparatur pemerintah Desa. (RA-01).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *