KENDAL – Paguyuban Badan Permusyawaratan Desa (P-BPD) kabupaten Kendal kembali melakukan audiensi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kendal, pada Kamis (15/4). Audiensi serupa pernah dilakukan tiga bulan sebelumya (15/1).

Audiensi yang kali kedua ini membahas perkembangan usulan-usulan yang sudah disampaikan pada audiensi sebelumnya, serta konfirmasi pencairan tunjangan BPD sebelum Lebaran.

Audiensi diikuti delapan perwakilan paguyuban BPD dan dua pejabat Dispermasdes, bertempat di ruang kerja kepala Dispermasdes, dimulai tepat pukul 08.30 WIB.

Perwakilan paguyuban BPD yang hadir di antaranya H. Sugiharto SH. MH (ketua), Suardi, S.Sos, MAP (sekretaris); sementara di luar gedung tampak puluhan anggota BPD dari penjuru desa di Kendal. Dari pihak Dispermades yang terlibat dalam audiensi yaitu H. Wahyu Hidayat, SH.MH (kepala dinas) dan Sugeng Titis Guritno (kabid Pemerintahan Desa).

Ditemui di sela-sela kegiatan, Sugiyarto SH. MH menyampaikan; “Kedatangan kami dalam kegiatan audiensi kali ini antara lain menanyakan perkembangan penyusunan rancangan peraturan bupati tentang tunjangan dan operasional BPD yang pernah dijanjikan oleh Dinas, dan usulan-usulan lainnya”.

Sebagaimana diketahui, pada audiensi pertama bulan Januari (15/1) paguyuban BPD Kendal telah menyampaikan tiga usulan pokok kepada Pemerintah Daerah, yaitu :

1. Tunjangan kedudukan, tunjangan kinerja dan operasional BPD supaya diatur dalam Peraturan Bupati, menyatu dengan peraturan bupati tentang penghasilan tetap dan tunjangan aparatur pemerintah Desa.

2. Dalam hal pembinaan dan penyawasan dari pemerintah Daerah; supaya BPD diposisikan setara dan berkeadilan, seperti akses atas informasi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kapasitas.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Bupati Kendal tentang Pengelolaan Aset Desa supaya dijalankan. Pemerintah Daerah supaya mengeluarkan Surat Edaran perihal pembentukan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa, sebagai dasar pengelolaan aset dan keuangan Desa, termasuk eks-tanah bengkok.

Sementara itu, Suardi, sekretaris Paguyuban BPD menerangkan; “Dasar usulan kami salah satunya adanya Permendagri Nomor 119 Tahun 2019 tentang pembayaran iuran BPJS Kesehatan aparatur pemerintah desa, yang mengakibatkan Perbup tentang Penghasilan Tetap Aparatur Desa juga harus dirubah. Kami, mengusulkan supaya tunjangan BPD dimasukkan ke dalam proses perubahan tersebut.”

Menanggapi usulan BPD, Wahyu Hidayat menyatakan bahwa, ” Peraturan Bupati tentang Tunjangan dan Operasional BPD akan diterbitkan paling lambat 3 bulan sejak sekarang. Saat ini dalam proses penyusunan”.

Terkait pengelolaan aset dan keuangan Desa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016, ” akan segera dikeluarkan Surat Edaran mengenai kewajiban Desa untuk membuat peraturan Desa tentang pengelolaan aset Desa, termasuk eks-tanah bengkok”, terangnya.

Wahyu menjanjikan Surat Edaran akan dikeluarkan paling lambat tiga bulan ke depan. (RA-02)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *