BERITA-DESA.COM-SITARO|| Kampung Laghaeng berkedudukan di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (kerap disingkat SITARO) Provinsi Sulawesi Utara. Kampung ini estetik, semanis orang-orangnya – guyonan lokal disana – namun apakah “buah” pembangunan desanya semanis orangnya? Mari kita buka data IDM-nya!

Tahun 2020 IDM Desa Laghaeng mencapai 0,6652 (status: berkembang) dan pada tahun 2021 tetap 0,6652 (status: berkembang) sehingga dianalisis tingkat optimalisasi, akselerasi dan kinerjanya diperoleh status tidak optimal, akselerasi stagnan dan kinerja sedang. Pada tahun 2022 diproyeksikan mencapai target status maju dengan skor 0,7073 sehingga diperlukan tambahan skor sebesar 0.0421.

Dalam rumusan pokok rekomendasi IDM 2021 telah dipaparkan hasil identifikasi masalah (kebutuhan) beserta serangkaian kegiatan yang dapat dilakukan, pelaksana kegiatannya dan nilai dari setiap indikatornya. Rumusan Pokok Rekomendasi itu terdiri dari 3 variabel, yaitu: Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).  Variabel IKS terdiri dari 35 indikator (kegiatan), variabel IKE terdiri dari 12 indikator (kegiatan), dan variabel IKL terdiri dari 3 indikator (kegiatan).

Hasil identifikasi kebutuhan pembangunan desa dan kegiatan yang direkomendasikan untuk dibangun oleh Pemerintah Kampung Laghaeng pada variabel IKS sebanyak 18 indikator atau 51% dari 35 indikator. Artinya terdapat 49% indikator yang sudah terpenuhi dan 51% indikator yang dirumuskan sebagai kegiatan pembangunan tahun 2022, agar target dapat dicapai.

Ke 18 indikator hasil identifikasi kebutuhan dan kegiatan pembangunan yang direkomendasikan masuk dalam dokumen perencanaan tahun anggaran 2022 tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Teridentifikasi jumlah dokter tidak ada, sehingga perlu pengadaan minimal 1 orang dokter. Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Nilai indikator ini 0.0095.
  2. Teridentifikasi jumlah bidan tidak ada sehingga perlu pengadaan minimal 1 orang bidan. Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Nilai indikator ini 0.0076.
  3. Teridentifikasi jumlah tenaga kesehatan lainnya tidak ada sehingga perlu pengadaan Nakes minimal 5 orang. Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Nilai kegiatan ini 0.0095.
  4. Teridentifikasi jumlah peserta BPJS/ jumlah penduduk antara 0,26 s.d 0,5 sehingga perlu dilaksanakan fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75%. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dan BPJS. Nilai kegiatan ini 0.0038.
  5. Teridentifikasi jumlah PKBM atau Paket ABC tidak ada, sehingga perlu Pelaksanaan Kegiatan PKBM/Kejar Paket A B C. Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Nilai indikator ini 0.0076.
  6. Teridentifikasi jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus tidak ada sehingga perlu Pengadaan Tempat Kursus/Pelatihan yang dilaksanakan oleh CSR, Swasta, Perorangan. Nilai indikator ini 0.0076.
  7. Teridentifikasi Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tidak tersedia sehingga perlu Pembangunan PerpusDes/Taman Bacaan Mayarakat yang dapat dilaksanakan oleh Kemenperpus Arsip, Dinas Perpustakaan Provinsi, Dinas Perpustakaan Kabupaten, DD, CSR. Nilai indikator ini 0.0076.
  8. Teridentifikasi Ruang Publik tidak terdapat di desa sehingga perlu Pembangunan Ruang Publik oleh PU Kabupaten dan DD. Nilai indikator ini 0.0076.
  9. Teridentifikasi jumlah kelompok kegiatan olahraga ada 1 sehingga perlu penambahan minimal 8 kelompok Olahraga oleh DISPORA Provinsi, DISPORA Kabupaten dan Karang Taruna. Nilai indikator ini 0.0076.
  10. Teridentifikasi jumlah kegiatan olahraga tidak ada sehingga perlu Pembangunan Lapangan Olahraga minimal 8 unit oleh Kemepora/ Kemendes, DISPORA Provinsi, DISPORA Kabupaten, DD, CSR, dan Perorangan. Nilai indikator ini 0.0095.
  11. Teridentifikasi jumlah jenis agama di Desa terdapat 1 sehingga perlu Pendataan Jenis Agama Penduduk Desa oleh Desa. Nilai indikator ini 0.0076.
  12. Teridentifikasi warga Desa terdapat 1 Suku sehingga perlu Pendataan Jumlah Suku yang ada di desa, yang dilaksanakan oleh Desa. Nilai indikator ini 0.0076.
  13. Teridentifikasi sinyal telepon seluler di Desa lemah sehingga perlu fasilitasi upaya Penguatan Sinyal Telpon yang dilaksanakan oleh Kominfo, Diskominfo Provinsi, Diskominfo Kabupaten, dan Operator Selular. Nilai indikator ini 0.0038.
  14. Tidak terdapat atau belum ada Fasilitas Internet di Kantor Desa sehingga perlu Pemasangan Internet Kantor Desa oleh Kominfo/ Kemendes, Desa, CSR. Nilai indikatornya 0.0076.
  15. Tidak Terdapat Akses internet warga di Desa sehingga perlu Pembangunan Warnet/Fasilitasi Akses Internet warga Desa melalui sinyal 3G/4G oleh Kominfo, Diskominfo Provinsi, Diskominfo Kabupaten dan Operator Selular. Nilai indikator ini 0.0076.
  16. Teridentifikasi warga desa membuang sampah di lubang atau dibakar sehingga perlu Pembangunan TPS danTPA Sampah yang dilaksanakan oleh DLH, DLH dan DKPP Kabupaten, DD, CSR. Nilai indikator ini 0.0019.
  17. Teridentifikasi sumber air minum berasal dari sumur bor/pompa, sumur sehingga perlu Pemasangan PDAM/Air Ledeng Tanpa Meteran yang dapat dilaksanakan oleh PAMSIMAS, PU Provinsi, PU Kabupaten, DD, CSR, PDAM. Nilai indikator ini 0.0019.
  18. Teridentifikasi sumber air mandi dan cuci berasal dari sumur bor/pompa, sumur sehingga perlu Pemasangan PDAM/Air Ledeng Tanpa Meteran yang dilaksanakan oleh PAMSIMAS, PU Provinsi, PU Kabupaten, DD, CSR, PDAM. Nilai indikator ini 0.0019.

Hasil identifikasi kebutuhan pembangunan desa dan kegiatan yang direkomendasikan untuk dibangun pada variabel IKE sebanyak 8 dari 12 indikator. Artinya terdapat 33% indikator yang sudah terpenuhi dan 67% indikator yang dirumuskan sebagai kegiatan pembangunan tahun 2022, agar target dapat dicapai.

Kedelapan indikator hasil identifikasi kebutuhan dan kegiatan pembangunan yang direkomendasikan masuk dalam dokumen perencanaan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

  1. Teridentifikasi jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK <0,001 sehingga perlu dilaksanakan Peningkatan Jumlah Industri Mikro/UKM hingga >=0,4% jumlah KK di Desa. Pelaksana kegiatan ini adalah DISPERINDAKOP UKM Provinsi, DISPERINDAKOP UKM Kabupaten, DD, CSR, Perorangan. Nilai indikatornya 0.0222.
  2. Teridentifikasi jarak ke kelompok pertokoan terdekat > 25 Km sehingga perlu dilaksanakan Pembangunan Pusat pertokoan melalui kerjasama antar desa/ melayani beberapa desa. Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh DISPERINDAKOP UKM, Perorangan, dan Swasta. Nilai indikatornya 0.0222.
  3. Teridentifikasi total KK/ jumlah pasar (permanen)) antara 0,001 s.d 250 sehingga perlu dilakukan kegiatan Optimalisasi Pasar yang dapat dilaksanakan oleh  Kemenperind, Kemendes, DISPERINDAKOP UKM Provinsi, dan DISPERINDAKOP UKM Kabupaten. Nilai indikatornya 0.0111.
  4. Teridentifikasi jumlah Kedai dan Penginapan = 0 sehingga perlu dilakukan Pembangunan Kedai dan Penginapan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten, DD, Perorangan, dan Swasta. Nilai indikatornya  0.0278.
  5. Teridentifikasi jumlah pos dan jasa logistik = 0 sehingga perlu Pembangunan Jasa Logistik dan Kantor Pos oleh BUMDES, Kantor Pos, dan Swasta. Nilai indikatornya 0.0278.
  6. Teridentifikasi jumlah bank dan BPR = 0 sehingga perlu Fasilitasi Pembangunan Bank Pemerintah, Swasta &/ BPR oleh Perbankan. Nilai indikatornya 0.0278.
  7. Teridentifikasi jumlah fasilitas kredit = 0 sehingga perlu dilakukan Penambahan 4 jenis Fasilitas Kredit (KUR/ KKPE/ KUK/ Kredit lainnya) yang dapat dilaksanakan oleh DISPERINDAKOP UKM Kabupaten, BUMDES/ Koperasi, Bank, dan Swasta. Nilai indikatornya 0.0222.
  8. Teridentifikasi jumlah koperasi aktif dan BUM DESA = 1 sehingga Pembangunan 1 unit Koperasi / BUMDES (Identifikasi yang tidak ada di desa) yang dapat dilaksanakan DISPERINDAKOP UKM, Desa, dan CSR. Nilai indikatornya 0.0111.

Hasil identifikasi kebutuhan pembangunan desa dan kegiatan yang direkomendasikan untuk dibangun pada variabel IKL sebanyak 1 dari 3 indikator. Artinya terdapat 67% indikator yang sudah terpenuhi. Indikator hasil identifikasi kebutuhan dan kegiatan pembangunan yang direkomendasikan masuk dalam dokumen perencanaan tahun anggaran 2022 adalah itu adalah:

  1. Teridentifikasi fasilitas mitigasi/ tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 1 sehingga perlu dilakukan Pembangunan/Pengadaan 2 Fasilitas Mitigasi Bencana sesuai karakteristik wilayah (kebutuhan sesuai hasil identifikasi kerawanan/potensi bencana) yang dapat dilaksanakan oleh BNPB, Kemendes, DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS Provinsi, DPBD dan DINSOS Kabupaten, DD, dan CSR. Nilai indikatornya 0.0444.

Semoga dengan adanya artikel ini, pemerintah desa Laghaeng dapat terbantu untuk mewujudkan target yang hendak diperjuangkan pada tahun 2022.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *