BERITA-DESA.COM-MINAHASA UTARA||Pada tahun 2020 Desa Tontaalete mencapai skor IDM sebesar 0.6760 (berkembang) dan pada tahun 2021 tetap 0.6760 (berkembang) dengan pertumbuhan 0% sehingga dinilai tidak optimal dengan akselerasi stagnan dan kinerja sedang. Target skor IDM 2022 sebesar 0.7073 (maju), sehingga diperlukan skor sebesar 0.0313.

Untuk mencapai target tersebut, maka rekomendasi dari hasil rumusan pokok pembangunan desa adalah sebagai berikut:

Pada variabel ketahanan sosial teridentifikasi serangkaian kebutuhan sebagai berikut: Jumlah Dokter Tidak ada sehingga perlu dilaksanakan kegiatan Pengadaan Min 1 org Dokter yang dapat dilaksanakan oleh DINKES Kabupaten. Jumlah tenaga kesehatan lainnya tidak ada sehingga perlu dilaksanakan Pengadaan Nakes Min 5 Org yang dapat dilaksanakan oleh DINKES Kabupaten. Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,26 s.d 0,5 sehingga perlu dilaksanakan Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga >75% yang dapat dilaksanakan oleh DINKES dan BPJS. Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu antara 0,26 s.d 0,5 sehingga perlu dilaksanakan Fasilitasi/pembinaan kader Posyandu yang dapat dilaksanakan oleh DPMD Provinsi, DPMD dan DINKES Kabupaten, DD. Jumlah PKBM atau Paket ABC Tidak ada sehingga perlu dilaksanakan Pelaksanaan Kegiatan PKBM/Kejar Paket A B C yang dapat dilaksanakan oleh DISDIK Kabupaten. Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus Tidak ada sehingga perlu dilaksanakan Pengadaan Tempat Kursus/Pelatihan yang dapat di CSR, Swasta, Perorangan. Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tidak tersedia sehingga perlu dilaksanakan Pembangunan PerpusDes/Taman Bacaan Mayarakat yang dapat dilaksanakan oleh Kemenperpus Arsip, Dinas Perpus Provinsi, Dinas Perpus Kabupaten, DD, CSR. Jumlah kelompok kegiatan olahraga antara 4 s.d 5 sehingga perlu dilaksanakan Penambahan Min 4 Kelp Olahraga yang dapat dilaksanakan oleh DISPORA Provinsi, DISPORA Kabupaten, Karang Taruna. Jumlah kegiatan olahraga 2 s.d 3 sehingga perlu dilaksanakan Pembangunan Min 6 Lap Olahraga yang dapat dilaksanakan oleh Kemepora/ Kemendes, DISPORA Provinsi, DISPORA Kabupaten, DD, CSR, Perorangan. Jumlah PMKS ada 1 sehingga perlu dilaksanakan Identifikasi dan Penanganan PMKS yang dapat dilaksanakan Dinsos. Warga desa membuang sampah di Lubang atau dibakar sehingga perlu dilaksanakan Pembangunan TPS danTPA Sampah yang dapat dilaksanakan oleh DLH, DLH Kabupaten, DKPP Kabupaten, DD, CSR.

Dalam variabel ketahanan ekonomi teridentifikasi serangkaian kebutuhan sebagai berikut: Jarak ke kelompok pertokoan terdekat > 25 KM sehingga perlu dilaksanakan kegiatan Pembangunan Pusat pertokoan melalui kerjasama antar desa/melayani beberapa desa yang dapat dilaksanakan oleh DISPERINDAKOP UKM, Perorangan, Swasta. (Total KK/jumlah pasar(permanen)) = 0 sehingga perlu dilaksanakan kegiatan Pembangunan Pasar Permanen yang dapat dilaksanakan oleh Kemenperind, Kemendes, DISPERINDAKOP UKM Provinsi, DISPERINDAKOP UKM Kabupaten. Jumlah Toko dan warung kelontong = 3 sehingga perlu dilaksanakan kegiatan Pembangunan Toko dan warung kelontong 1 Unit yang dapat dilaksanakan melalui DD, Perorangan. Jumlah Kedai dan Penginapan = 1 sehingga perlu dilaksanakan kegiatan Pembangunan 1 Unit Penginapan yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten, DD, Perorangan, Swasta. Jumlah pos dan jasa logistik = 0 sehingga perlu dilaksanakan kegiatan Pembangunan Jasa Logistik dan Kantor Pos yang dapat dilaksanakan oleh BUMDES, Kantor Pos, Swasta. Jumlah bank dan BPR = 0 sehingga perlu dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Pembangunan Bank Pemerintah, Swasta &/ BPR yang dapat dilaksanakan oleh Perbankan. Jumlah fasilitas kredit = 0 sehingga perlu dilaksanakan kegiatan Penambahan 4 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya) yang dapat dilaksanakan oleh DISPERINDAKOP UKM, BUMDES/ Koperasi, Bank, Swasta.  Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA = 1 sehingga perlu dilaksanakan kegiatan Pembangunan 1 unit Koperasi / BUMDES (Identifikasi yang tidak ada di desa) yang dapat dilaksanakan oleh DISPERINDAKOP UKM, Desa, CSR.

Dalam variabel ketahanan ekologi teridentifikasi kebutuhan sebagai berikut: Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 0 sehingga perlu dilaksanakan kegiatan Pembangunan/Pengadaan 3 Fasilitas Mitigasi Bencana Sesuai karakteristik wilayah (Kebutuhan sesuai hasil identifikasi kerawanan/potensi bencana) yang dapat dilaksanakan oleh BNPB, Kemendes, DISHUT/KPH, BPDB dan DINSOS Provinsi, DPBD dan DINSOS Kabupaten, DD, CSR.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *