Minsel || Dalam rangka menindak lanjuti program pemerintah untuk merealisasikan bantuan bagi keluarga yang terdampak Covid19, pemerintah desa Lansot Timur melalui pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menyelenggarakan musyawarah desa membahas tentang calon keluarga penerima manfaat BLTDD desa tersebut (11/02/2021).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Aturan lainnya adalah Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, maka BPD berkoordinasi dengan pemerintah desa membahas tentang 96 calon penerima BLT dalam Musdes yang dihadiri oleh perwakilan tokoh masyarakat, beserta pendamping profesional desa.

” Kami sudah memberikan rekomendasi kepada seluruh yang hadir untuk calon penerima bantuan langsung tunai, dan masih akan dibahas lagi pada musyawarah atau rapat berikutnya “, jelas Grasse Kondoy SH hukum tua desa Lansot Timur.

Kondoy juga menjelaskan tentang 96 calon penerima BLT masih akan di verifikasi kembali.

” Jadi untuk 96 calon penerima BLT bisa saja akan dikurangi atau tetap dengan jumlah seperti itu karena masih akan di verifikasi lagi “, Pungkasnya.

Menurut Ketua BPD Bernard Pangemanan, kegiatan pembahasan calon penerima belum fix karena masih akan melengkapi beberapa data melalui perangkat desa di jaga.

” Pembahasan bersama dengan pemerintah desa Lansot Timur untuk calon penerima BLT masih akan dilanjutkan kembali, untuk kalkulasi jumlah nominal kepada 96 calon KPM BLTDD perbulan 300 ribu untuk 1 tahun sebesar Rp.345.600.000 rupiah “, jelas ketua BPD.

Adapun syarat bagi calon penerima BLT adalah sebagai berikut,

1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan

2. Tidak termasuk dalam penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan bansos pemerintah lainnya

3. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)

4. Jika penerima bantuan adalah petani maka BLT Dana Desa dapat digunakan untuk membeli pupuk

5. Rincian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan keluarga pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala desa

6. Pendataan KPM BLT Dana Desa mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Kementerian Sosial.

 

(Editor Septian Samalang)

Artikel ini sudah ditayangkan di Kompaq.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *