BANTEN – Kekhawatiran kepala Desa dan perangkat Desa akan kehilangan penghasilan dari pengelolaan bekas tanah bengkok terjawab sudah. Pimpinan Pusat (PP) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Jum’at (12/2/2021) melalui pesan elektronik menyampaikan informasi dari hasil konsultasi dengan pejabat Kemendagri bahwa hasil pengelolaan bekas tanah bengkok tetap dapat digunakan untuk tambahan tunjangan aparatur Pemerintah Desa.

Mengenai apakah bekas tanah bengkok masih melekat pada jabatan? Sekjen PP PPDI, Sarjoko, SH menyampaikan hasil diskusi dengan Kemendagri, “Aturan tidak melekat itu sudah lama, waktu masih berlaku UU Nomor 22 Tahun 1999 juga sudah tidak melekat.” Sebagaimana diketahui, pada tahun 1992 Menteri Dalam Negeri pernah menerbitkan Instruksi Menteri Nomor 26 Tahun 1992 tentang Perubahan Tanah Bengkok dan Sejenisnya menjadi Tanah Kas Desa.

Sarjoko melanjutkan, “yang punya tanah bengkok hanya desa-desa di pulau Jawa, itupun tidak merata. Sehingga pengaturannya diserahkan ke daerah masing-masing”. Karenanya tidak perlu khawatir, karena hasil pengelolaannya tetap dapat untuk tambahan tunjangan penghasilan kepala Desa dan perangkat Desa.

Ditempat terpisah, sebagaimana diberitakan Infodaerah.Com., Rabu (10/2/2021) ketua Komunitas Aspiratif (Komunas), Dede Suherli menyampaikan bahwa dapat tidaknya hasil sewa bekas tanah bengkok digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, tergantung keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES).

“Tidak mutlak hasil bengkok menjadi hak kepala desa, tidak mutlak bisa dijadikan pendapatan tambahan kepala desa dan perangkat, tapi muaranya kembali ke penetapan APBDES,” kata Dede Suherli.

Kata Ketua Komunas, dalam Permendagri No 1 Tahun 2016 disebutkan pemanfaatan aset desa dapat dilakukan dengan cara sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah atau bangun serah guna.

“Kalau pun kemudian para kepala desa atau perangkat desa mau mengelola tanah bengkok dengan pinjam pakai, itu mustahil dilakukan. Karena aturannya pinjam pakai paling lama hanya tujuh hari saja,” tandas Dede Suherli.

Lanjut Dede Suherli, dalam PP No. 47 Tahun 2015 junto PP No. 11 Tahun 2019 poin 27 perubahan pasal 100 sebagai pasal yang memperjelas kedudukan tanah bengkok tidak secara otomatis lagi dapat dikuasai oleh kepala desa atau perangkat desa.

Apalagi, lanjut dia, dalam ayat (3) disebutkan hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.

“Jelas di ayat itu, ada kata-kata dapat. Kan artinya bisa juga tidak dapat atau dapat. Bukan harus. Jadi kalau kepala desa atau perangkat desa mau mendapat tambahan tunjangan dari pengelolaan tanah bengkok harus baik-baik dengan BPD. Karena merekalah (BPD, red) yang berperan dapat tidaknya pengelolaan tanah bengkok menjadi tambahan penghasilan kepala desa atau perangkat desa, dan tetap harus masuk ke APBDES dari pos Pedapatan desa,” paparnya. (AR-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *