KENDAL- Tidak ada angin tidak ada badai, wakil ketua DPRD Kendal, Anurrochim tiba-tiba menyinggung keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurutnya, dengan tidak punya kantor, BPD bukan penyelenggara pemerintahan (red: pemerintahan Desa).

Pernyataan lantang tersebut diucapkan dalam kegiatan sosialisasi Perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin yang diadakan oleh Bagian Hukum, Sekda Kendal di aula kecamatan Pegandon pada Selasa (8/6).

Materi sosialisasi sebenarnya tidak ada kaitannya dengan peraturan terkait BPD. Peserta sosialisasi pada bertanya-tanya maksud dari ucapan tersebut, “kenapa tiba-tiba ia menyinggung kedudukan BPD sebagai lembaga resmi yang dibentuk atas perintah Undang-undang” gumam salah satu peserta.

Selang beberapa saat, kegemparan terjadi di WAG paguyuban BPD Kabupaten Kendal, karena selain mempertanyakan kedudukan BPD dalam sistem pemerintahan, ternyata Ainnurochim juga mempermasalahkan dasar hukum penarikan eks tanah bengkok. Menurutnya, “tidak bisa dilakukan karena tidak ada dasar hukumnya”, ujarnya.

Dikonfirmasi oleh harian7.com melalui voice note, anggota DPRD tersebut menjawab bahwa pernyataanya itu hanya bermaksud untuk meluruskan keresahan para kepala desa dan perangkat desa yang melapor kepada dirinya.

Ainurrokhim yang sekaligus sebagai wakil ketua DPRD kendal tersebut juga menerangkan bahwa pernyataanya itu hanya bermaksud untuk meluruskan terkait dengan keresahan yang muncul akibat banyaknya versi penafsiran dan rumor yang berkembang, yang selama ini banyak diadukan oleh pemerintah desa maupun perangkat desa, kalau BPD akan minta bengkok.

“Makanya saya meluruskan tentang landasan hukumnya, kalau ditarik serta merta secara langsung, kan nggak bisa, harus ada aturan baku, kalau kemudian BPD menghendaki itu ( minta bengkok-red), BPD ya harus berkantor,” terang Anurrochim.

“Pernyataan saya seperti itu, tinggal pemahaman mereka seperti apa, saya hanya bermaksud meluruskan saja agar keresahan itu tidak mengembang,” tandasnya lagi.

Sementara itu, sekretaris paguyuban BPD kabupaten Kendal, Suardi S.Sos,.MAP., ketika dimintai tanggapanya terkait pernyataan Ainurrochim tersebut menjawab bahwa apa yang di sampaikan oleh Ainur Rokhim itu salah, harusnya beliau mempelajari dulu UU tentang Desa. Tidak membuat pernyataan yang tendensius yang tanpa dasar aturan.

Menurut Suardi keberadaan BPD menjadi suatu keharusan, karena secara legal formal sudah dijamin oleh peraturan perundang undangan. Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa unsur dari  penyelenggara Pemerintahan Desa adalah Kades dan BPD .

Ditambahkan, dalam PP no 43 tahun 2014 juncto PP 47  tahun 2015, kemudian dipertegas lagi dengan Permendagri nomor 110 tahun 2016, Perda Kabupaten Kendal nomor 20 tahun 2018 dan Perbup nomor 6 tahun 2019 sudah mengatur BPD menjadi salah satu unsur lembaga yang harus ada di dalam pemerintah desa.

“Jadi keberadaan BPD akan semakin urgen dengan tiga fungsinya sebagai mana tersebut pada pasal 31 Permendagri no 110 tahun 2016 diantaranya adalah : membahas dan mengesahkan Raperdes menjadi Perdes, menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa serta mengawasi kinerja Kepala Desa” terangnya.

“Dari fungsi-fungsi  di atas itulah maka diperlukan kesamaan persepsi, sinergitas kerja sama, komunikasi, dan koordinasi yang baik dengan pemerintah desa sebagai upaya mencapai tujuan desa yang mandiri maju dan sejahtera dalam koridor NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945,” terang Suardi.

Singkatnya, keberadaan BPD itu diakui oleh Undang-undang.

Terkait eks tanah bengkok, “BPD tidak punya tujuan untuk meminta bagian tanah bengkok, yang dituntut adalah supaya tanah bengkok dikelola sesuai aturan”. Sehingga bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Jadi, “pernyataan tanpa dasar yang disampaikan anggota dewan itu harus diluruskan. Harus dipertanggungjawabkan”, tegasnya. (BAR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *