REMBANG – Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 143/1348/BPD perihal Pembinaan dan Pengawasan Inventarisasi Aset Desa. SE yang ditujukan ke bupati dan walikota tersebut bertanggal 22 Maret 2021.

Melalui SE tersebut, Menteri Dalam Negeri memerintahkan kepada Pemerintah Daerah supaya memfasilitasi Pemeritah Desa untuk :

1. Melaksanakan inventarisasi dan penertiban penggunaan aset Desa.

2. Mengoptimalkan pemanfaatan Aset Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Setelah diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, banyak pemerintah Desa yang tidak melaksanakan pengelolaan Aset Desa sesuai ketentuan. Padahal menurut peraturan tersebut pelaksanaannya paling lambat dua tahun sudah dijalankan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksananya; PP Nomor 43 Tahun 2014 junto PP Nomor 47 Tahun 2015 junto PP 11 Tahun 2019; kepala Desa dan perangkat Desa sudah tidak punya hak kelola tanah bengkok. Pengelolaanya menjadi wewenang Desa yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, aparatur pemerintah Desa tidak punya hak garap bekas tanah bengkok. Kalau kepala Desa atau perangkat Desa mau menggarap lahan, statusnya sebagai penyewa.

Hasil pengelolaan melalui sewa itu yang dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa (Pasal 100 ayat 3 PP No. 47/2015 jo. PP No. 11/2019). Pemberian tambahan tunjangan dalam bentuk uang, bukan tanah garapan.

Berita bahwa eks tanah bengkok rencananya akan ditarik dari pengelolaan aparatur pemerintah Desa telah telah mengemuka di kabupaten Rembang, hal tersebut membuat para perangkat desa banyak yang kecewa.

Mensikapi rencana tersebut, ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) kecamatan Sumber bersama pengurus PPDI Kabupaten Rembang pernah bersilaturahmi ke Dispermades untuk mengklarifikasi dan meminta kejelasan agar rencana tersebut tidak berkembang menjadi bola liar di kalangan aparatur pemerintah desa dan masyarakat, kamis (3/12/2020).

Sukirno selaku ketua PPDI meminta kejelasan terkait rencana tersebut untuk mendapatkan kejelasan dari kepala Dispermasdes, Sulistiyono.

Sulistiyono mengatakan bahwa saat ini di kabupaten Rembang belum ada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa. Ketentuan-ketentuan mengenai penarikan eks- tanah bengkok belum ada.

Namun demikian Sulistiyono akan melakukan cek lebih lanjut untuk memastikan rencana itu.

Disampaikan pula bahwa pada tahun 2017 pernah ada rencana bahwa pengelolaan tanah bengkok masuk dalam APBDes sebagai PADes, kemudian baru dapat digunakan sebagai tambahan tunjangan penghasilan.

“Rencana tersebut tidak hanya ada di Kabupaten Rembang saja,” ujarnya. Ketentuan tersebut tentunya berlaku di semua daerah.

Melalui pertemuan tersebut, Sulistiyo menyarankan agar desa melakukan musyawarah desa terkait pengelolaan eks-tanah bengkok. Keputusan dari musyawarah dituangkan dalam Peraturan Desa.

Setelah keluar SE Kemendagri Nomor 143/1348/BPD semakin terang bahwa pengelolaan eks tanah bengkok harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena eks tanah bengkok tidak lagi melekat pada jabatan aparatur pemerintah Desa.

Sudirno, salah satu perangkat Desa pasrah atas kebijakan dari pemerintah pusat tersebut. “Karena itu sudang menjadi aturan, kita pasrah tidak bisa menolak”, ujarnya. (RB-02)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *