JEMBER – Konstruksi hukum tanah bengkok dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa adalah sebagai berikut :

“Tanah bengkok statusnya sebagai aset Desa, masuk kelompok Tanah Kas Desa (TKD); hasil pengelolaannya diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa (RKDes) menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes); dan penggunaanya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)”

Ketentuan dasar tersebut diatur dalam penjelasan Pasal 72 ayat (1) huruf a UU Desa dan Pasal 91 & 92 PP 43/2014. Aturan ini secara implisit menegaskan tanah bengkok bukan lagi sebagai tanah jabatan (apanage) yang melekat pada aparatur pemerintah Desa. Dicabut dari pengelolaan Kades dan Perangkat Desa, beralih ke Pemerintah Desa.

Penegasan bahwa tanah bengkok bukan lagi sebagai tanah jabatan melainkan menjadi sumber PADes tersebut diikuti dengan pengaturan hak keuangan kepala Desa dan perangkat Desa (Pasal 66 UU Desa, Pasal 81 dan 82 PP 43 Tahun 2014).

Hak keuangan kepala Desa dan perangkat Desa berdasar UU Desa dan Peraturan Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan tetap atau gaji setiap bulan yang sumber dananya dari APBD, dianggarkan dalam APBDes.
2. Tunjangan yang dianggarkan dalam APBDes.
3. Penerimaan lainnya yang sah.
4. Mendapat jaminan kesehatan.

Dalam struktur APBDes Pada sisi pendapatan, hasil pengelolaan tanah bengkok sebagai PADes dan dana transfer (DD, ADD, BHPRD) menjadi sumber pendapatan Desa. Sementara pada sisi belanja penggunaanya meliputi empat bidang :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Dengan demikian, merujuk ketentuan dasar yang terdapat dalam UU Desa dan PP No. 43/2014; hasil pengelolaan tanah bengkok yang merupakan PADes itu digunakan untuk semua bidang.

Penggunaan semua sumber pendapatan Desa tersebut dibatasi ketentuan perhitungan belanja (Pasal 100 ayat (1) PP 43/2014) paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk :

1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa.
2. Operasional Pemerintah Desa.
3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Jadi, jelas bahwa PADes yang di dalamnya termasuk hasil pengelolaan tanah bengkok dapat digunakan untuk semua bidang, dengan memperhatikan ketentuan perhitungan belanja (30%, 70%) dalam APBDes.

Sebagai contoh, di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, digunakan untuk tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa, insentif RT dan RW, tunjangan BPD, operasional Pemdes dan BPD serta kegiatan lainnya.

Pun demikian di bidang Pembinaan Kemasyarakatan bisa digunakan untuk dukungan insentif guru ngaji, pembinaan kepemudaan, pembiaan olahraga dan sebagainya.

Pelaksanaan ketentuan perhitungan belanja paling banyak 30% untuk 4 (empat) kelompok kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) PP No. 43/2014 tersebut mengalami hambatan.

Konsekuensi dari pelaksanaan ketentuan tersebut di banyak desa, kepala Desa dan perangkat Desa pendapatannnya akan berkurang drastis dibanding sebelum berlaku UU Desa. Karena pengalokasian tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa terikat dengan ketentuan belanja paling banyak 30% dalam APBDes.

Keadaan itu terjadi untuk desa yang memiliki tanah kas Desa (TKD = bondo deso, bengkok dll) luas, seperti desa-desa di Jawa. Dimana pada waktu itu, PADes dari hasil pengelolaan tanah bengkok melebihi 30% dari seluruh sumber pendapatan Desa dalam APBDes.

Menyikapi permasalahan itu pada tahun 2015, Pemerintah melakukan revisi terbatas PP No. 43/2014, yaitu dengan dikeluarkannya PP No. 47/2015, yang intinya :

1. Belanja yang bersumber dari PADes eks tanah bengkok tidak masuk perhitungan belanja paling banyak 30%, paling sedikit 70% (Pasal 100 ayat 2).

Artinya, hasil pengelolaan eks tanah bengkok tetap masuk sebagai Pendapatan Desa (PADes), dianggarkan dalam APBDEs; namun untuk pengalokasian Belanja dalam struktur APBDes tidak masuk perhitungan (30%, 70%). Ketentuan ini untuk memudahkan Desa dalam menyusun anggaran.

Berdasar ketentuam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, ada 2 (dua) sumber pendapatan Desa yang tidak masuk perhitungan belanja (30%, 70%) dalam APBDes, yaitu PADEs hasil pengelolaan tanah bengkok dan bantuan keuangan yang bersifat khusus (BKK).

2. Hasil pengeloaan eks tanah bengkok DAPAT digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. (Pasal 100 ayat 3).

DAPAT itu artinya: boleh, bisa, tidak dilarang; akan tetapi tidak wajib atau harus.

Dengan demikian, sangat jelas dari konstruksi hukum (UU Desa, PP 43/2014 jo. PP 47/2015 jo. PP 11/2019), kedudukan eks tanah bengkok itu hasil pengelolaannya masuk sebagai PADEs dianggarkan dalam APBDes, yang pada dasarnya gunakan untuk *SEMUA BIDANG*. Dan, DAPAT digunakan untuk tambahan Tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa.

Jadi, Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa dari hasil pengelolaan eks tanah bengkok bersifat dapat : tidak wajib.

Di mana pemberian tambahan tunjangan tersebut bersifat turunan (ranting, furu’), karena kedudukan yang pokok/asal dari hasil pengelolaan eks tanah bengkok itu digunakan untuk semua bidang-kegiatan.

Menindaklanjuti ketentuan baru dalam UU Desa, kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Pemkab Jember, Eko Heru Sunarso (15/12/2020) merujuk peraturan perundang-undangan menyampaikan.

“Hasil pengelolaan tanah bengkok selain untuk operasional pemerintah Desa juga digunakan untuk kepentingan masyarakat desa. Jangan hanya untuk kepentingan Kepala Desa dan perangkat Desanya,” tegas Heru.

Lanjutnya, terkait dengan batas maksimal masa sewa, berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (2) permendagri nomor 1 Tahun 2016 tentang aset desa. “maksimalnya itu 3 tahun,” katanya.

Dijelaskannya, adapun ketentuan penilaian aset desa untuk pemanfaatan aset desa berupa tanah dan bangunan, sebagaimana diatur dalam pasal 30 permendagri nomor 1 Tahun 2016 dilakukan penilaian oleh penilai publik atau penilai pemerintah.

Dengan demikian, sepanjang desa tersebut telah memiliki rilis hasil penilaian dari penilai publik atau pemerintah terkait dengan harga sewa aset TKD, dapat melaksanakan sewa TKD.

Dalam hal ini tidak ada dasar peraturan yang mewajibkan tanah kas Desa (bondo deso, bengkok) untuk dilakukan lelang ketika telah ada rilis penilaian atas aset TKD tersebut, dengan tetap mentaati ketentuan pasal 18 permendagri nomor 1 Tahun 2016.

Dengan begitu bentuk sewa tidak harus dengan mekanisme lelang terbuka, bisa dengan penunjukan langsung. Pihak yang menyewakan adalah Pemdes, bukan perangkat Desa sendiri-sendiri.

“Dimana atas hasil pemanfaatan TKD  atau tanah bengkok tersebut merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening kas desa, dan dianggarkan dalam APBDes” jelasnya.

Selanjutnya, memperhatikan ketentuan terkait kedudukan kepala desa pada pasal 4 ayat (2) huruf c permendagri nomor 1 tahun 2016, dimana salah satu wewenang dan tanggungjawab adalah menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan aset desa.

Diketahui Sebanyak 59 Desa di Kabupaten Jember akan melaksanakan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahun 2021. Dari 59 Desa tersebut, rata-rata masa jabatan kades berakhir pada Desember 2020, namun ada 1 desa yang masa berakhirnya Januari 2021 mendatang. (BHR).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *