SURABAYA- Dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa, maka aset Desa berupa Tanah Kas Desa dari eks-tanah bengkok perlu didayagunakan melalui tiga bentuk pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Bentuk pemanfaatan eks-tanah bengkok pada dasarnya sama dengan jenis Tanah Kas Desa lainnya; seperti tanah bondo deso, yaitu: sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna/bangun guna serah; yang membedakan: penggunaan hasil pemanfaatannya.

 

Penggunaan hasil pengelolaan/pemanfaatan eks-tanah bengkok tidak masuk (di luar) perhitungan Belanja: paling sedikit 70%, paling banyak 30% dalam APBDes. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 100 ayat (2) PP Nomor 47 Tahun 2015 junto PP Nomor 11 Tahun 2019.

Ketentuan Pasal 100 ayat (2) ini masih sering disalahpahami oleh sejumlah pihak, terutama aparatur Pemerintah Desa yang tidak mau menjalankan UU Desa yang membawa semangat pembaruan. Mereka menganggap tetap memiliki hak kelola garapan tanah bengkok. Menurutnya, hasil pengelolaannya tidak perlu masuk rekening kas Desa, tidak perlu ditetapkan dalam APBDes.

Padahal yang dimaksud: hasil pengelolaan eks-tanah bengkok tetap harus ditetapkan dalam APBDes; diterima melalui rekening kas Desa sebagai pendapatan Asli Desa, dibelanjakan dalam kegiatan, tetapi tidak masuk (di luar) ketentuan perhitungan Belanja paling sedikit 70%, paling banyak 30%.

Jadi, Pasal 100 ayat (2) itu mengatur sisi Belanja pada APBDes; di mana pendapatan asli Desa yang bersumber dari hasil pengelolaan eks-tanah bengkok dalam pembelanjaannya tidak masuk perhitungan paling sedikit 70%, paling banyak 30%.

Kegiatan dari belanja dimaksud, merujuk Pasal 100 ayat (3) PP Nomor 47 Tahun 2015 junto PP Nomor 11 Tahun 2019: dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa. Pemberian tambahan tunjangan itu hukumnya adalah dapat, bukan harus atau wajib. Dengan demikian, juga dapat digunakan untuk selain tambahan tunjangan, seperti insentif guru ngaji dan tunjangan kinerja BPD.

Ketentuan ini semakin jelas dengan terbitnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ada dua sumber pendapatan Desa yang tidak masuk perhitungan Belanja: paling sedikit 70%, paling banyak 30% yaitu :

1. Belanja Kegiatan yang bersumber dari pendapatan Desa dari Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Provinsi (Pasal 13 ayat [3]).

2. Belanja Kegiatan yang bersumber dari pendapatan hasil pengelolaan tanah bengkok,
seperti Penyediaan Tambahan Tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa (Pasal 18 ayat [4] dan [5]).

Materi peraturan perundang-undangan selengkapnya  :

https://drive.google.com/file/d/1h1X-mS5lD9cZ5SHxCC99i0YWAzLN_Ldu/view?usp=sharing

***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *